LSP DESA – Lembaga Sertifikasi Profesi Profesional Desa Buana (LSP PRODB) kali ini menggelar sertifikasi kompetensi Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (TPP Kemendesa PDT) di Provinsi Bengkulu pada tanggal 24-26 Januari 2025.
Dari jumlah 9 kabupaten dan 1 kota madya Provinsi Bengkulu, sedikitnya memiliki TPP mulai dari tingkatan Pendamping Lokal Desa (TPD), Tenaga Pendamping Desa (TPD), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten dan Provinsi sebanyak 593 orang telah melakukan sertifikasi sebanyak 219 orang.
“Jumlah TPP se-Provinsi Bengkulu yang di-SK jumlahnya 593 orang dan yang sudah melakukan sertifikasi kurang lebih 219 orang. Jadi masih ada sekitar 374 orang yang belum melakuan sertifikasi. Saya berharap, kawan-kawan TPP yang belum melakukan sertifikasi segera melakukan sertifikasi,” tegas Koordinator TAPM Provinsi Bengkulu, Fery Susanto.
Sementara, salah seorang asesor LSP PRODB Sofwan Sofyan mengatakan, kegiatan sertifikasi ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi Tenaga Pendamping Profesional (TPP), guna mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa-desa seluruh Indonesia.
Sertifikasi kompetensi ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi TPP lain yang belum tersertifikasi agar dapat segera mengikuti program ini demi peningkatan mutu dan efektivitas kerja di lapangan.
“Sertifikasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan para TPP memiliki kemampuan yang sesuai standar dan mampu menjalankan tugas dengan optimal di tengah tantangan pembangunan desa yang semakin kompleks,” tuturnya.
Selain itu, LSP PRODB selaku penyelenggara menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Kementerian Desa PDT dalam pengembangan SDM TPP se-Nusantara di berbagai jenjang. kegiatan ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan desa-desa yang mandiri dan sejahtera. Bangun Desa Bangun Indonesia.
Baca juga: Pendamping Desa Hulu Sungai Tengah Disertifikasi, Perkuat Profesionalisme
“Kami berkomitmen untuk membantu mencetak tenaga pendamping yang kompeten, sehingga mereka dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan desa,” ungkap perwakilan LSP PRODB.
Sertifikasi kompetensi ini tidak hanya menjadi syarat administratif, kata Sofwan, akan tetapi juga sebagai alat untuk memastikan keberlanjutan pembangunan desa yang berkualitas.
“Ke depan, LSP PRODB berharap agar seluruh tenaga pendamping di Provinsi Bengkulu dan di seluruh Nusantara bisa tersertifikasi dan terus berkontribusi dalam membangun desa menuju Indonesia Emas,” pungkasnya. [Usman A Fakih/Pewarta]
KETERANGAN: Artikel ini sebelumnya sudah tayang di PortalNusa.ID pada Minggu, 26 Januari 2025.
